nusakini.com--“Perlindungan HAM bagi para imigran dan pengungsi perlu mendapatkan prioritas dalam perundingan penyusunan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) dan Global Compact on Refugees (GCR)" demikian disampaikan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, selaku panelis pada sesi tematis yang bertajuk “Complementarity Between the Global Compact on Refugees and the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration", pekan lalu.

Duta Besar Hasan Kleib juga menegaskan perlunya negara penerima imigran dan pengungsi untuk meningkatkan toleransi di masyarakat nya serta mencegah adanya diskriminasi, xenophobia, dan rasisme terhadap imigran dan pengungsi.

Ditekankan pula pentingnya kerjasama antar negara asal, transit dan tujuan untuk melindungi imigran dan pengungsi dari kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Guna memastikan isu-isu penting tersebut akan termuat baik di Global Compact on Migration maupun Global Compact on Refugees, Dubes Hasan Kleib menyarankan agar terdapat sinergi dan kerja sama erat antara UNHCR dan IOM dan dengan seluruh pemangku kepentingan. 

• Benda-Benda Seni Indonesia Untuk Museum Riga Bourse di Latvia, Tingkatkan Pemahaman Budaya Kedua Negara
• Baju Tradisional Bundo Kanduang Ditampilkan pada ASEAN Traditional Costumes Exhibition
• Pentas dan Latihan Tari dan Gamelan Jawa Rebut Hati Generasi Muda Jepang
• Film "Stories of Hope" Tampilkan Kolaborasi Unik Batik Indonesia dan Shweshwe Afrika Selatan
• KBRI Canberra Perkenalkan Budaya Betawi di Australia

Pada Panel yang diadakan dalam rangka Pertemuan High Commissioner's Dialogue on Protection Challenges tersebut, Dubes Hasan Kleib menjadi panelis antara lain bersama Volker Turk, Asisten Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, dan David Donoghue, mantan Wakil Tetap Irlandia untuk PBB di New York.

Ketiga panelis perpandangan bahwa walaupun proses perundingan GCM dan GCR dilaksanakan secara terpisah dan independen, namun kedua compacts tersebut bersifat saling melengkapi dan secara bersama memperkuat tata kelola global migrasi dan pengungsi.  

Pertemuan High Commissioner's Dialogue on Protection Challenges telah diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 12-13 December 2017 dan dibuka oleh Komisaris Tinggi PBB untuk isu Pengungsi, Filippo Grandi dan dihadiri oleh negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Wakil Presiden Kosta Rika, Ana Helena Chacon dan perwakilan dari delegasi pemuda (youth delegates). 

Pada tahun ke-10 penyelengaraan HC Dialogue, UNHCR mengangkat tema “Towards a Global Compact on Refugees" yang sejalan dengan tujuan New York Declaration for Refugees and Migrants yang telah diadopsi pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada September 2016, untuk mengembangkan sebuah Global Compact on Refugees yang akan disampaikan dalam laporan Komisaris Tinggi PBB untuk isu Pengungi pada SMU PBB tahun 2018. 

Pertemuan HC Dialogue tahun ini bertujuan untuk stock-taking kemajuan dalam pengembangan Global Compact on Refugees dan penerapan Comprehensive Refugee Response Framework serta membangun diskusi mengenai rancangan program aksi GCR. Kesimpulan dari HC Dialogue diharapkan dapat berkontribusi pada Zero Draft Programme of Action Global Compact of Refugees yang direncanakan untuk diedarkan pada awal 2018. (p/ab)